I LOVE PASBAR

Start:	May 25, '08 09:00a
End:	May 27, '08

Radio PAsaman FM bekerjasama dengan Harian Singgalang dan didukung oleh Pemda Pasaman BArat beserta sponsor

website Radio Pasaman FM

"Ayam kelaparan dalam lumbung padi" sebuah ungkapan dapat kita berikan
kepada realita kehidupan masyarakat Pasaman Barat, Sumber daya alam yang banyak belum maksimal dikelola untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan data statistik dari data BPS Pasaman Barat pada tahun 2006
jumlah penduduk miskin mencapai 133.400 jiwa (44,19%), ironis memang didaerah yang dijuluki "petro dollar" ini dari tahun ketahun masih berputar pada permasalahan kemiskinan, lalu menyikapi hal ini siapa yang akan disalahkan dan siapa yang bertanggung jawab?, jawabannya yang bertanggung jawab adalah semua masyarakat Pasaman Barat yang mampu dan mempunyai rezki lebih yang mempunyai kewajiban menyantuni fakir miskin yang berada disamping, didepan dan belakang rumahnya sendiri, tapi maaf kali ini kita tidak membicarakan hal itu, biarlah itu menjadi inspirasi bagi setiap orang yang kaya dinegri ini untuk dipraktekkan dilingkungannya sendiri yang merupakan salah satu potensi besar dalam pengentasan kemiskinan di Pasaman Barat.

Soal pengentasan kemiskinan di Pasaman Barat saya sangat setuju dengan Slogan Pemkab Pasaman Barat " pengentasan Kemiskinan dikeroyok rame-rame" tapi untuk yang satu ini yang mengeroyoknya adalah Perusahaan perkebunan besar di Pasaman Barat yang telah bertahun-tahun mengeruk hasil dari bumi Pasaman Barat, saat ini terdapat 17 perusahaan perkebunan swasta dan 7 pabrik kelapa sawit yang tersebar di sebelas kecamatan di Pasaman Barat.

secara nasional perusahan perkebunan di Pasaman Barat memberikan kontribusi untuk negara melalui pajak, sementara pemerintah daerah mendapat bagian dari pajak tersebut melalui dana perimbangan dari pusat.
Baru -baru ini pemerintah daerah yang didukung juga DPRD Pasaman Barat telah berhasil melobi perusahaan perkebunan melalui organisasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan disetujui bahwa seluruh perusahaan yang berada dan berusaha di Pasaman Barat memberikan sumbangan pihak ketiga melalui pemerintah daerah sebanyak 3 rupiah perkilo, walau pun tiga rupiah tersebut diperkirakan nantinya akan pungut dari masyarakat melalui pengendalian harga sawit, diperkirakan 8 milyar akan masuk ke kas daerah kalau semua perusahaan perkebunan sawit tersebut membayarnya. Sampai disini pejabat daerah dan anggota legislatif yang paling menerima dampak langsung berupa kenaikan tunjangan sesuai dengan pendapat daerah "harap maklum ".

Selain itu sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa seluruh perusahaan yang ada di Indonesia tak terkecuali di Pasaman Barat mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat sekitar areal tempat usaha melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR), melalui program tersebut masing-masing perusahaan menyisihkan sebahagian keuntungannya untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan," ini baru langsung untuk rakyat"
saya melihat program CSR ini sangat strategis untuk membangun ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan wira usaha, beasiswa serta bantuan dana segar yang dikelola oleh sebuah lembaga seperti koperasi atau bisa jadi dibuat sebuah lembaga Indipendent untuk menangani masalah ini, seperti halnya Badan Amil Zakat (BAZ). Bukan seperti sumbangan untuk kegiatan 17 Agustus, pertandingan sepak bola, pertandingan patok lele dan sebagainya yang tidak mendapat efek ekonomis kepada masyarakat.
tentunya untuk menggerakkan hal ini tidak semudah membaca atau membahasnya didalam seminar-seminar, tapi butuh nyali dan komitmen, tentunya dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Anggota Legislatif yang mempunyai peranan dalam memfasilitasi Perusahaan dengan masyarakat langsung, "fokuskan saja seluruh program CSR untuk pengentasan kemiskinan, artinya seluruh perusahaan perkebunan mengeroyok kemiskinan di Pasaman Barat", Siapa kah yang berani menjadi leadernya?